February 3, 2012

Kemhan Jamin Tak Ada Penyimpangan Anggaran

Changbogo Class Submarine (Foto: alutsista)
(MDN), KEMENTERIAN Pertahanan menyatakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sekjen Kemhan Marsdya Eris Herryanto menjamin tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran dalam pengadaan alutsista yang ditangani oleh Kemhan.

"Sudah kami jalankan sesuai aturan yang berlaku, dan selama ini tidak ada masalah," kata Eris Herryanto di Jakarta, Jumat (3/2). Pengadaan alutsista yang dilakukan Kemhan telah diketahui oleh publik secara rinci. Namun begitu, dia mengakui ada beberapa hal yang tidak dapat disampaikan kepada publik karena menyangkut pertahanan negara dan bersifat rahasia negara.
 
"Saya kira publik sudah tahu, termasuk anggota DPR mulai tender, prosesnya, sudah kami laksanakan dan publik tahu," ujar Eris. Ia menuturkan, informasi pengadaan alutsista yang berkaitan dengan anggaran dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran alutsita, lanjut Eris, Kemhan siap diperiksa BPK maupun KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin, Kamis (2/2), menginstruksikan agar pengadaan alutsista dilakukan dengan benar.

Pengadaan alutsista dalam rangka memenuhi minimum essential forces (MEF) yang saat ini menjadi program pemerintah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Presiden memerintahkan agar jangan ada mark up sehingga terjadi penggelembungan dana yang merugikan negara.

Sumber: Jurnas


Kemham Siap Adakan Alutsista Secara Transparan dan Kuntabel

(MDN), KEMENTERIAN Pertahanan menyambut baik instruksi Presiden agar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karenanya, Kemhan akan secara terbuka memberikan informasi terkait anggaran dalam pengadaan alutsista bahkan siap diperiksa baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen Kemhan, Marsekal Madya Eris Herryanto menyatakan, sudah sejak lama Kemhan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Hal ini salah satunya dilakukan dengan bekerja sama untuk mengatasi penyimpangan anggaran dengan KPK. “Sudah kami lakukan sejak lama,”kata Eris di Jakarta, Jumat (3/2).

Pada Tahun 2007, Kemhan telah menggandeng KPK untuk mengatasi penyimpangan anggaran di tubuh kementerian itu. Kerja sama ini berlanjut dengan memperbaharui naskah kesepakatan pada Desember 2011 lalu.

Menurut Eris, informasi terkait anggaran pengadaan alutsista bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kecuali itu, hal-hal yang menyangkut pertahanan negara ada yang bersifat rahasia dan tertutup. "Kalau anggaran selalu terbuka untuk umum,”ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin, Kamis (2/2), menginstruksikan agar pengadaan alutsista dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Presiden juga memerintahkan agar jangan ada mark up sehingga terjadi penggelembungan dana yang merugikan negara. “Kami sepakat dan sekarang sudah mengikuti arahan beliau,"imbuh Eris.

Sumber: Jurnas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...