January 18, 2012

KSAD: Indonesia Belum Mampu Buat Tank Jenis Leopard

Jakarta, Info Publik Di tengah polemik pengadaan Tank Leopard asal Belanda, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa saat ini Indonesia belum mampu membuat tank jenis berat sekelas Leopard.

"Khusus tank berat kita belum mampu," kata Jenderal Edhie di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (18/1).


Menurut Edhie, tank memiliki tiga jenis kualifikasi yakni ringan, sedang dan berat, teknologi Indonesia masih mencoba untuk membuat tank dengan kelas sedang.

Edhie menjelaskan dari 11 Batalyon Kavaleri yang dimiliki Angkatan Darat, 2 Batalyon terbaru memiliki tank dengan nama Scorpion.

"Scorpion jenis tank ringan dan itu semua produk tahun 50an, jadi kalau diliat kita sudah jauh ketinggalan soal tank," ujarnya.

Saat ini AD lanjut Edhie bekerjasama dengan PT Pindad mengupgrade 13 tank AMX-13 untuk dikembangkan agar bisa mencapai sedang. Edhie berharap adanya peningkatan teknologi agar bisa menyerap teknologi asing untuk memproduksi tank dengan jenis berat.

Meski demikian, Jenderal Edhie menegaskan keputusan untuk membeli Tank Leopard belum final, karena pada dasarnya Leopard itu adalah salah satu divisi tank di Belanda yang akan dihapuskan.

"Mereka punya cadangan sekitar 150 tank selanjutnya kita diberi kesempatan untuk melihat dan memilih, menentukan harga," tandasnya.

"Barangnya sudah ada di gudang semakin cepat disetujui pembelian juga akan cepat ke Indonesia," tambahnya.


Kemhan Siap Transparan Terhadap KPK dan BPK

Jakarta, Info Publik Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan kesiapanya untuk dipantau oleh KPK dan BPK terkait pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), termasuk mengenai rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank ‘Leopard’.

"Pengadaan alutsista mendapatkan pengawasan khusus oleh High Level Commitee (HLC) pimpinan Wamenhan dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin Irjen," kata Purnomo usai pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Selasa (17/1) malam.

Menurut Purnomo, pihaknya akan mengundang KPK dan juga BPK. Sistem pengawasan, pencegahan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa sudah berjalan baik.

Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Gunadi, mengungkapkan, Kementerian Pertahanan sebenarnya sangat ingin memasukkan KPK dan BPK untuk terlibat secara langsung dalam tim pengawas, namun hal ini ditolak karena terbentur undang-undang. Meskipun demikian, telah dilakukan MoU dengan KPK dan BPK agar komunikasi berjalan intensif dan pemeriksaan dapat dilakukan jika terjadi kecurigaan.

"Tim ini berharap KPK dan BPK di dalam, tetapi mereka menolak karena undang-undang. Tetapi ada MoU Kementerian Pertahanan dengan KPK dan BPK dimana menjadi saluran komunikasi yang intens. Mereka silahkan saja kalau mau masuk," jelasnya.

Ia pun memastikan Kementerian Pertahanan terbuka dan siap jika KPK atau BPK ingin bertanya mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan termasuk dalam rencana pengadaan 100 unit Main Battle Tank ‘Leopard’.

Sumber: Info Publik
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...