January 20, 2012

Jika Menyangkut Kedaulatan, Lakukan Self Defence

Presiden SBY menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1) pagi. (Foto: abror/presidensby.info)

20 Januari 2012, Jakarta: Presiden menginstruksikan jajaran TNI untuk tetap dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dengan baik. Untuk itu, harus memahami hukum internasional yang berlaku. Yaitu jika ada persengketaan, wajib untuk diselesaikan secara damai.


"Lakukan SOP (Standard Operating Procedures) dengan sebaiknya. Itu berlaku di negara manapun," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahnannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di STIK, Jakarta, Jumat (20/1) pagi.

Di lingkungan ASEAN, ujar Presiden, ada Treaty dan Commitee Cooperation. "Intinya, kalau ada persengkataan kita wajib menyelesaikan secara damai. Itulah ide dasar ASEAN. Ini juga didukung negara lain," SBY menambahkan.

Namun demikian, penggunaan kekuatan militer di lapangan bukan berarti diabaikan, "Kalau harus terjadi pertempuran, harus lebih kepada upaya self defence, apalagi jika menyangkut kedaulatan," SBY menjelaskan. Jika situasinya serius, lanjut Presiden, pasti selaku Kepala Negara akan segera mengambil keputusan dan mengeluarkan instruksi.

Semenatara untuk Polri, SBY menginstruksikan untuk tetap mencegah aksi anarkis. Polri harus menjadi bagian dalam upaya pencegahan terjadinya aksi kekerasan dan anarki. Jika sudah diupayakan tapi aksi anarkis tetap terjadi, maka jajaran Polri perlu melakuan tindakan cepat, tepat, tegas, dan tuntas. "Sesuai dengan aturan hukum dan SOP," Presiden mengingatkan.

Jika terjadi pelanggaran hukum, maka lanjutkanlah proses hukum kepada mereka yang melakukan kejahatan. "Itu kewajiban kita. Jangan sampai ada kesan pembiaran, bahkan yang akan dituduh pun negara, tidak cepat, tidak tuntas," Kepala Negara menegaskan.

Menurut Presiden, juga tidak benar jika muncul kesan adanya isu pelanggaran HAM berat dalam melakukan pengamanan. Presiden menjelaskan, menurut hukum internasional, yang dikategorikan pelanggaran HAM berat adalah Genocide (pemusnahan terhadap suatu bangsa) dan Crime Against Humanity (kejahatan kemanusiaan).

"Itu ada aturannya, ada penjelasannya," ujar SBY. Namun, meskipun jauh dari yang disebut pelanggaaran HAM, pelanggaran hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas harus tetap dicegah," Presiden menekankan.

Sumber: Presiden RI

 

Gunakan Anggaran Modernisasi TNI-Polri Secara Tepat


Presiden SBY, didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, usai menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1) pagi. (Foto: abror/presidensby.info)

20 Januari 2012, Jakarta: Kekuatan pertahanan dan perang Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar tahun-tahun terkahir ini, ketika alokasi anggaran sudah lebih besar, dimanfaatkan dengan baik untuk modernisasi dan peningkatan kemampuan TNI dan Polri, serta pembangunan kekuatan.

"Modernisasi ini diarahkan agar TNI makin mendekati minimum essential force yang telah ditetapkan dalam kebijakan strategi pertahanan negara, baik itu Angkatan Darat, Laut, maupun Udara," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (20/1) pagi.

Presiden pun membenarkan bahwa upaya tersebut tentu memerlukan anggaran yang besar. Itulah sebabnya selama kurun waktu 20 tahun terakhir, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan modernisasi karena situasi keuangan Indonesia masa itu.

"Dua puluh tahun terakhir, sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi secara penuh. Itu karena terjadi perubahan yang dramatis, tahun 1998-2008 ekonomi Indonesia kolaps, jatuh," SBY menjelaskan. "Baru pada tahun-tahun terakhir ekonomi kita menguat sehingga ada alokasi anggaran yang lebih besar," SBY menambahkan.

Oleh karenanya, setelah sekian lama tanpa modernisasi, maka pada tahun-tahun terakhir harus ada percepatan. Kekuatan cukup dan tangguh sangat diperlukan untuk menjaga NKRI dan keutuhan teritorial.

"Kepada TNI, agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan perencanaan dengan baik," Presiden menegaskan. "Gunakan anggaran yang cukup besar itu dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan."

Sementara itu, untuk modernisasi Polri juga akan dilakukan agar Polri semakin cakap dan berkemampuan dalam menjalankan tugas di era globalisasi. "Anggaran juga harus dikelola dengan baik. Buat prioritas yang baik, termasuk konsep yang benar menyangkut penambahan personel yang sudah saya setujui kemarin di Mabes Polri," SBY menjelaskan.

Menurut Presiden, penambahan personel Polri tersebut juga harus disebar di tempat yang diperlukan. Kalau yang diperlukan adalah penambahan untuk mengatasi pemeliharaan Kamtibmas, maka di tempat itulah ditambahkan. "Jangan disebar kesana kemari. Jangan sampai seolah-olah kita tetap tidak bisa menjaga Kamtibmas," Presiden menegaskan. "Lakukan hal itu sehingga ada dampak yang maksimal," Presiden menabmbahkan.

Disamping itu, Kepala Negara juga kembali menekankan tentang peran penting Komandan di lapangan dalam mengatasi huru-hara. "Bagus kepemimpinan yang ada di depan dalam mengatasi huru hara, hasilnya akan baik. Jika sebaliknya, maka kegagalan menghantui tugas sudara," Presiden mengingatkan.

Oleh karena itu, SBY meminta agar Polri memastikan pelatihan yang diterima prajurit Polri tepat dan baik. Dalam penanganan huru-hara, lanjut SBY, cegah jatuhnya korban jiwa. "Satu orang pun harus dicegah. Saya yakin itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia juga bisa," SBY menandaskan.

Sumber: Presiden RI
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...